"Terlalu Banyak Regulasi untuk Menyelamatkan Orangutan"

SEJAK 1991, Borne Orangutan Survival Foundation (BOSF) melakukan upaya menyelamatkan dan melepasliarkan orangutan. Mereka mengatakan regulasi masih sulit untuk kepentingan ini.

Beberapa hari yang lalu, sekelompok tim penyelamat yang terdiri dari gabungan PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (RHOI), Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), serta Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur (BKSDA Kaltim) berhasil melepasliarkan seekor induk orangutan berusia 25 tahun dan anaknya yang berusia enam tahun di Hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur. Kini kedua orangutan tersebut telah hidup bahagia dengan bebas di hutan tersebut. Yuk, mengenal lebih dalam dengan organisasi penyelamat orangutan, Borne Orangutan Survival Foundation (BOSF).

BOSF adalah organisasi nirlaba Indonesia yang berbasis di Bogor, Jawa Barat. Organisasi ini berkomitmen untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan melepasliarkan orangutan Kalimantan ke habitat aslinya, serta mengedukasi masyarakat lokal dan meningkatkan kesadartahuan publik mengenai konservasi orangutan.

BOSF didirikan sejak 1991 dan bermitra erat dengn Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dan didukung oleh donor-donor Internasional, serta organisasi pendukung lainnya. Saat ini, BOSF dipimpin Prof Bungaran Saragih selaku ketua Dewan Pembina.

"BOSF sudah sembilan tahun sudah tidak melakukan kegiatan rescue & release orangutan karena tidak ada tempat yang aman untuk melepaskan orangutan ini," tutur Prof Bungaran Saragih saat konferensi pers “Operasi Penyelamatan & Pelepasliaran Orangutan di Kalimantan Timur” di Grand Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

"Selain itu, terlalu banyak regulasi dan peraturan yang menyulitkan penyelamatan orangutan untuk bisa diwujudkan," tegasnya.

Namun kini, BOSF telah memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Restorasi di Kalimantan Timur untuk areal pelepasan kembali orangutan ke habitatnya, yaitu Hutan Kehje Sewen. Hutan ini disewa selama 60 tahun dari negara dengan biaya Rp13 miliar.

"Kami masih memiliki 850 orangutan lagi yang ada di pusat-pusat rehabilitasi BOSF, namun tidak semuanya siap untuk dilepaskan ke alam liar," tambahnya.

Pasalnya, orangutan yang ada di pusat rehabilitasi berbeda dengan orangutan liar. Orangutan rehabilitasi tidak terlalu terlatih untuk dapat beradaptasi dengan habitat hutan. BOSF juga berniat melepasliarkan orangutan liar yang ada di perkebunan sawit. Namun, masih terhalang dengan terbatasnya lahan.

"Hutan Kehje Sewen dikhususkan untuk hutan bagi orangutan rehabilitasi, bukan orangutan liar. Khawatirnya, kalau mereka dicampurkan, malah akan bersaing," tuturnya.

Bisa saja jika BOSF diminta memindahkan orangutan liar yang ada di perkebunan untuk kembali ke hutan, tapi diperlukan area berbeda agar tidak mengganggu area yang sudah disiapkan untuk orangutan yang sudah direhabilitasi. Jika dilepasliarkan di area yang sama, besar kemungkinan orangutan yang sudah direhabilitasi tidak mampu bersaing dengan orangutan liar yang seumur hidupnya tumbuh besar di hutan.

Selain itu, memindahkan orangutan liar ke area yang diperuntukkan bagi orangutan yang sudah direhabilitasi akan mengurangi wilayah mereka. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh, melainkan hanya menunda masalah.

BOSF sudah cukup lama memohonkan areal restorasi untuk keperluan translokasi orangutan yang ditemukan di perkebunan. Namun hingga saat ini, areal restorasi yang dimohonkan oleh BOSF tersebut, baik di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Tengah, belum mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten setempat, dan Pemerintah Provinsi.

"Kita (masyarakat Indonesia) ini pencinta binatang langka, namun tidak bisa mengurusnya," ujar Prof Bungaran. "Dengan membebaskan orangutan, kami membantu pemerintah karena orangutan ini adalah orangutan milik pemerintah," tutupnya.