Kemendikbud Telusuri Definisi "Mencatat" Tor-tor oleh Malaysia

Rabu, 20 Juni 2012 - 19:00 wib

JAKARTA - Pemerintah Indonesia hingga kini masih menunggu nota diplomatik berisi  penjelasan Pemerintah Malaysia terkait klaim tarian Tor-tor oleh negara tersebut. Malaysia disebut-sebut akan mengirimkan nota diplomatik mengenai hal itu pada Rabu ini.

"Secara fisik, sampai saat ini kami belum terima itu. Setelah selesai dengan DPR, kita akan konfirmasi ke Kemlu (Kementerian Luar Negeri-red) apakah kita sudah menerima nota penjelasan itu secara tertulis karena memang itu sangat kita perlukan. Dari situlah kita bisa menilai sikap kita seperti apa," jelas Wamendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Pemerintah Indonesia, menurut Wiendu, menganggap penting nota diplomatik dari pemerintah Malaysia terkait klaim tarian Tor-tor. "Kita ingin kejelasannya, mencatat itu seperti apa. Mencatat tapi di bawah kategori warisan kebangsaan Malaysia kan sama saja, sebenarnya tidak ada perbedaan makna," tegasnya.

Setelah mendapat penjelasan nota diplomatik dari Pemerintah Malaysia, lanjutnya, Pemerintah Indonesia akan menganalisanya. Meski pencatatan ke UNESCO atas desakan komunitas Mandailing di Malaysia, menurut Windu klaim Malaysia atas kebudayaan suatu bangsa, seperti tarian Tor-tor yang berasal dari Indonesia ini bertentangan dengan Konvensi Geneva.

"Jadi kalau, misalnya, alasan yang digunakan sesuai dengan Konvensi Geneva, maka itu tidak bertentangan. Tapi, saya kira tidak masuk akal dan tidak relevan digunakan sebagai itu karena yang namanya Konvensi Geneva, tidak ada kaitannya dengan catat-mencatat dari kebudayaan negara lain seperti ini," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Malaysia berniat meregistrasikan tari Tor-tor dan alat musik Gordang Sambilan dalam Bagian 67 Undang-Undang Warisan Nasional tahun 2005.