Suku Tengger, sang Penjaga Lingkungan yang Terlupakan (II-Habis)

Sabtu, 1 Juni 2013 - 21:00 wib | Hari Istiawan - Okezone

Suasana Desa Ngadisari (Foto: Hari Istiawan/Okezone) Suasana Desa Ngadisari (Foto: Hari Istiawan/Okezone) MUJONO menjelaskan, keberadaan suku Tengger tidak bisa dipisahkan dengan alam dan sudah menyatu sejak berabad-abad lalu. Ia mengungkapkan ditemukannya prasasti di Desa Sapi Kerep, kecamatan Sukapura, pada 2001 lalu.

Dia menyebutkan jika prasasti yang berupa delapan lempeng tembaga tersebut salah satu isinya berbunyi agar penduduk sekitar menjaga dan merawat bangunan yang disebut Sri Rameswarapura yang bangunannya hingga kini belum diketahui dimana. Dalam prasasti itu, kata Mujono, bangunan Sri Rameswarapura yang dibangun di masa Kertanegara untuk menghormati raja kerajaan Singasari, Wisnuwardhana.

“Ini bukti suku Tengger sudah ada di masa sebelum Majapahit,” katanya.

Di masa Kerajaan Majapahit, lanjut Mujono, para penduduk Suku Tengger juga dibebaskan membayar upeti atau pajak kerajaan. Syaratnya, mereka harus melakukan penghormatan kepada leluhurnya dan menjaga kawasan yang menurut sejarahnya merupakan tempat di mana keturunan nenek moyangnya berada dan mengayomi penduduk Tengger. Mereka adalah 25 anak Joko Seger dan Rara Anteng yang bersemayam di 25 tempat di pegunungan Tengger, seperti di Gunung Bromo, Semeru, Penanjakan, dan lain-lain.

Karena itu, hingga kini masyarakat tengger selalu menjaga kawasan tersebut yang kini menjadi kawasan Taman Nasional Bromo tengger Semeru sejak tahun 1980-an dengan luas sekira 55 ribu hektare lebih. Setelah dikelola taman nasional, ada beberapa gesekan-gesekan antara petugas dan penduduk Tengger yang sejak dulu menjaga dan merawat hutan di kawasan ini. Hal ini diakui Sarmin, mantan Kepala Resort Ranupani, balai Besar Taman Nasional Bromo tengger Semeru, yang kini bertugas di Cemorolawang, Probolinggo.

Menurutnya, nila-nilai kultural suku Tengger secara secara tidak langsung memang turut menjaga kawasan taman nasional sejak dulu. Bahkan, perlindungan sumber mata air, serta larangan-larangan menebang pohon juga tertanam di benak warga Tengger. Meski demikian, Sarmin juga mengakui jika taman nasional juga mempunyai aturan-aturan sehingga ini yang coba dikomunikasikan dengan warga agar tidak terjadi gesekan.

“Memang sempat terjadi gesekan seperti di Ngadas, Malang bebreapa waktu lalu,” ucapnya.

Saat ini, katanya, pihak TNBTS juga mengajak warga tengger untuk dimintai masukan maupun pendapat dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional yang bakal mengeluarkan aturan baru terkait zonasi-zonasi kawasan. Aturan ini, kata Sarmin, masih digodok dan melibatkan semua stakeholder termasuk tokoh-tokoh orang Tengger.

Sementara itu, Dewan Daerah Walhi Jawa Timur, Purnawan D Negara, mengungkapkan, masyarakat Tengger yang sudah berabad-abad lalu berada di kawasan pegunungan Tengger selama ini hanya dilibatkan sebagai obyek, bukan subyek yang turut menentukan perlindungan kawasan taman nasional.

“Mereka lebih banyak sebagai obyek, bahasa kasarnya sebagai jongos,” ujar Purnawan.

Bowo misalnya, warga Ngadisari yang rumahnya dijadikan homestay ini mengaku mendapatkan penghasilan tambahan lebih. Per malam Rp150 ribu. Ia juga menjadi pemandu kuda di lautan pasir dengan tarif Rp100 ribu-an. Namun, selepas menjual jasa sewa kuda, dirinya juga tak lupa pergi ke ladang sebagai salah satu kewajiban ngemong ibu pertiwi dengan mengolah lahan pertaniannya.

Ia menyebut, kebanyakan penduduk Tengger , menjadi pemandu wisata, pemandu kuda, tukang ojek, porter, membuka homestay, dan lain-lain. Mereka , kata Purnawan, tidak ada yang dilibatkan untuk turut serta menentukan pengelelolaan kawasan taman nasional yang dulunya sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. (ftr)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Facebook Comment List

BACA JUGA »