SAMPAH sudah menjadi masalah kronis di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Lombok yang kian populer di kalangan pendaki. Untuk menanggulangi masalah tersebut, kebijakan "sampah berbayar" akan diberlakukan di hari pertama pembukaan pendakian tahun depan, 1 April 2017.
Kebijakan "sampah berbayar" akan membuat calon pendaki membayar uang jaminan sebesar Rp500 ribu yang bisa diambil kembali setelah turun dengan membawa sampah. Regulasi tersebut dibuat bersama oleh pihak Taman Nasional dan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Supaya tidak ada lagi berton-ton sampah dan TN Rinjani ini bisa bersih, kita baru saja buat regulasi 'sampah berbayar'. Setiap pendaki harus memberi uang jaminan sampah ke pihak TN sebesar Rp500.000 yang bisa diambil lagi saat turun, tapi harus tunjukkan sampah," kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, Mohammad Faozal kepada Okezone, Jumat (16/12/2016).
Mekanisme regulasi tersebut, dijelaskan Faozal, dimulai ketika mendaftar ke pihak TNGR. Calon pendaki akan diminta mencatat semua barang bawaan, termasuk produk yang akan menjadi sampah. Masing-masing pendaki kemudian harus menyerahkan uang sebesar Rp500.000 sebagai jaminan. Untuk dapat mengambil kembali uang jaminan tersebut secara utuh, pendaki yang turun harus menunjukkan sampah, terutama produk sampah yang sudah dicatat sebelumnya.
"Kami memperkirakan 1 kg sampah bisa dihargai Rp100.000 dan rata-rata pendaki bisa membawa turun sampah 5 kg. Sebelum naik, barang bawaan akan dilist sama TN, termasuk botol aqua, pisang, atau produk yang ujungnya sampah. Saat turun, itu harus dibawa lagi," jelasnya.
Menurutnya, kebijakan "sampah berbayar" ini akan membuat pendaki tidak lagi berani meninggalkan sampah di Gunung Rinjani, selain mengganti kerugian tenaga dan uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai pembersihan rutin di TNGR yang kerap membutuhkan banyak waktu dan uang.
"Minggu kemarin kita baru saja lakukan clean up bersama TNI Polri, pihak Taman Nasional, dan banyak komunitas dan turunkan 1 ton sampah. Kami lakukan kegiatan pembersihan itu besar-besaran dan pakai APBN. Untuk itu, kira buat agreement untuk membuat sampah berbayar ini," pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(fid)
