Sejak Kemerdekaan, Tak Ada Lagi Pembangunan di "Desa Hilang" Sendi

Zen Arivin, Jurnalis · Jum'at 12 Mei 2017 16:36 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 12 406 1689237 sejak-kemerdekaan-tak-ada-lagi-pembangunan-di-desa-hilang-sendi-j91Euqxv2N.jpg Kawasan Desa Sendi, Desa yang "Hilang" di Mojokerto (foto: Zen Arivin/Okezone)

HILANGNYA nama Desa Sendi, dari peta pendataan pemerintah Indonesia pasca-kemerdekaan, membuat wilayah ini tak bertuan. Kendati memiliki potensi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto, namun nyatanya belum ada upaya untuk mengembalikan Sendi menjadi sebuah desa.

Padahal, sejak tahun 1999, banyak warga yang mengaku sebagai keturunan eks warga Desa Sendi yang tinggal dan menetap di tempat itu. Hingga saat ini, sebanyak 67 Kepala Keluarga (KK) tinggal dan membangun perekonomian di wilayah itu. Namun, mininya sarana dan prasarana, membuat potensi yang ada belum tergarap maksimal.

(foto: Zen Arivin/Okezone)

"Sejak 1945 sampai hari ini tidak pernah pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto. Mulai dari listrik, jalan desa, hingga sarana publik tidak ada. Kalau toh ada, ini semua hasil swadaya masyarakat," kata tokoh masyarakat Sendi, Supriadi (52).

Sejak tahun 1990, ia dan segelintir warga kala itu mulai membangun Kawasan Sendi dengan uang yang diambil dari kantong masing-masing. Mulai pembangunan PLTA mini serta TPQ yang menjadi sarana belajar agama bagi anak-anak di Kawasan Sendi.

"Kita dua kali membangun PLTA mini tahun 2003 dan 2008. Awalnya bisa mengaliri listrik untuk 14 rumah. Tapi karena tidak ada panelnya, akhirnya bola lampu itu terbakar semua. Televisi juga banyak yang rusak, akhirnya dimatikan lagi," imbuhnya.

Dari persoalan itu, akhirnya Supardi dan warga dibantu petugas dari PPLH Seloliman, untuk membangun kembali PLTA Mini namun dengan desain dan perlengkapan moderen. Hingga akhirnya, berkat bantuan salah satu dosen Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), ia mendapat bantuan anggaran dari sebuah lembaga di Jerman.

"Ketika itu dapat bantuan sebesar Rp360 juta. Saya tidak mau karena SDM saya rendah, tidak pengalaman menerima uang sebanyak itu. Maka itu saya pasrahkan ke PPLH Seloliman Trawas. Difasilitasi PPLH uang itu dibelikan mesin ke Bandung 2006, dan baru jadi akhir 2008," jelasnya.

(foto: Zen Arivin/Okezone)

Sementara, untuk menunjang pendidikan anak-anak yang tinggal di Kawasan Sendi, mereka harus belajar ke Desa Pacet, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari daerah itu. Sebab, di tempat itu hanya ada lembaga pendidikan non formal, yakni TPQ. Itupun baru didirikan secara swakelola oleh warga sekira tahun 2009.

Seyogyanya, sejak tahun 2000, ia sudah membawa persoalan hilangnya Kawasan Sendi ini ke Pemkab Mojokerto. Kala itu, dihadapan para wakil rakyat dan segenap Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Supardi membeberkan berbagai bukti penguat bahwa Sendi merupakan sebuah desa di wilayah Kabupaten Mojokerto yang hilang.

"Surat pengajuan kami sampaikan tahun 2000. Hingga terbentuklah Pansus Dewan yang menanganai persoalan Sendi. Kemudian keluarlah rekomendasi, tanah Desa Sendiri harus dikembalikan kepada masyarakat. Rinciannya 11,5 hektare untuk desa, 68,5 hektare untuk ladang pertanian, 86 hektare untuk hutan pertanian dan konservasi masyarakat. Rekomendasi itu tahun 2008," bebernya.

Namun sampai saat ini, rekomendasi itu belum juga dilaksanakan. Hingga kini, Kawasan Sendi masih menjadi daerah tak bertuan. Warga memimpikan, pemerintah segera mengembalikan Kawasan Sendi menjadi sebuah desa. Dan, keberadaannya diakui oleh Pemkab Mojokerto.

"Legalitas ini cepat selesai dan kami bisa merasakan pembangunan yang merata seperti daerah-daerah lain. Karena selama ini tidak ada pembangunan sama sekali disini. Listrik saja, kita swadaya. Ini instalasi baru masuk tahun 2015, sampai saat ini belum menyala," sambung warga lainnya, Very Eka Prayoga Abadi (25).

Tidak adanya pembangunan di Kawasan Sendi, turut dibenarkan Kepala Desa (Kades)/Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Yadi Mustofa. Menurutnya, kendati seluruh penduduk yang kini tinggal di wilayah tersebut masuk administrasi kependudukan di desanya, namun ia tak bisa mengalokasikan anggaran guna membangunan infrastrutur di wilayah itu.

"Memang tidak bisa. Kami tidak bisa mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur karena eks Sendi tidak masuk di wilayah Desa Pacet. Hanya Administrasi kependudukanya saja yang masuk desa ini," ungkap Yadi saat ditemui di kantornya.

(foto: Zen Arivin/Okezone)

Yadi pun tak menampik, jika saat ini di Kawasan Sendi belum tersebut pembangunan infrastruktur. Baik berupa jalan desa, sekolah, rumahsakit, maupun sarana publik lainnya. Ketidakjelasan wilayah administrasi menjadi pengganjal utama wilayah tersebut tertinggal dalam sektor pembangunan dari desa-desa lain di wilayah Mojokerto.

"Tapi untuk bantuan KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan Raskin, mereka dapat. Karena mereka terdata di sini. Maka itu saya perjuangkan mereka. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah warga saya. Meskipun tinggalnya di luar wilayah Desa Pacet," tambahnya.

Senada dengan warga, Yadi juga memiliki harapan besar agar Kawasan Sendi bisa diwujudkan kembali menjadi sebuah desa. Yadi mengaku tidak keberatan jika nantinya, tanah ganjaran eks aparatur Desa Sendi yang dahulu dititipkan dan kini dikelola oleh Desa Pacet, diminta kembali.

"Tidak keberatan sama sekali. Bahkan, kalau memang untuk memenuhi regulasi harus ada sebagian warga Desa Pacet yang diambil untuk mewujudkan itu kami tidak mempersoalkan. Misalnya, Dusun Pacet Selatan yang diambil, karena disitu banyak keturunan eks warga Desa Sendi, kami persilahkan," tandasnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini