Perdebatan Pengembalian Sendi "Desa yang Hilang" ke Mojokerto

Zen Arivin, Jurnalis · Senin 15 Mei 2017 17:00 WIB
https: img.okezone.com content 2017 05 15 406 1691261 perdebatan-pengembalian-sendi-desa-yang-hilang-ke-mojokerto-3zndb0YZ8h.jpg Kehidupan di Desa Sendi, "Desa yang Hilang" di Mojokerto (foto: Zen Arivin/Okezone)

PENGHUNI Kawasan Sendi tampaknya harus terus menerima kenyataan pahit belum diakuinya wilayah tersebut menjadi sebuah desa oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Jawa Timur. Sebab, saat ini Pemkab Mojokerto, masih tak satu suara untuk mengembalikan Kawasan Sendi menjadi sebuah desa.

Ketidaksamaan persepsi itu terjadi antara bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasha (MKP) dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Adi Sepdianto. Menurut MKP, Kawasan Sendi dahulunya memang sebuah desa yang masuk wilayah Kabupaten Mojokerto.

"Sendi zaman Majapahit sebuah desa, makamnya ada, fasilitasnya ada, peninggalannya ada. Ketika penjajahan Belanda, karena banyak ditembaki sehingga penduduknya kabur," kata Mustofa usai upacara hari jadi Kabupaten Mojokerto ke 724 di kantor Pemkab Mojokerto, beberapa waktu lalu.

(foto: Zen Arivin/Okezone)

MKP tak menampik, jika saat ini status Kawasan Sendi masih belum jelas. Namun, menurutnya, Kawasan Sendi saat ini tengah menjadi atensi pemerintah pusat. Dan Pemkab Mojokerto sendiri diminta untuk mempersiapkan Sendi untuk dijadikan sebuah desa adat.

"Saat ini kita sudah membentuk tim khusus yang mengkaji dan menangani persoalan Sendi ini. Unsurnya terdiri dari Bappeda, DPMD, Bagian Hukum dan Pemerintahan, serta Camat dan Kades Pacet," terangnya.

Rencananya, lanjut MKP Kawasan Sendi akan dijadikan sebagai Desa Adat Majapahit. Berbagai kegiatan khas yang tentunya berhubungan dengan nuansa Majapahit, nantinya akan dipusatkan di Sendi. Selain itu, potensi lain juga aja dikembangkan di lokasi itu.

"Sendi kami angkat menjadi Desa Adat Majapahit. Kita berupaya secepatnya, dan kalau bisa dalam waktu dekat ini, Desa adat Sendi akan kami sahkan," tandas MKP.

Sementara, hal berbeda disampaikan Kepala DPMD, Adi Sepdianto. Menurutnya, bukan hal yang mudah mengembalikan Sendi menjadi sebuah desa atau menjadikan Kawasan Sendi menjadi desa adat. Menurutnya, banyak regulasi yang meski dipenuhi.

"Kami tidak bisa gegabah. Karena cara pembentukan desa itu sangat banyak. Syarat utama harus punya teritorial. Pembentukan sebuah desa, legalitasnya harus menggunakan dengan Perda. Tapi sekali lagi kita kaji, ini kan baru klaim dari satu pihak yang ngomong di situ ada desa," kata Adi.

(foto: Zen Arivin/Okezone)

Menurut Adi, persoalan Sendi ini merupakan persoalan lama. Di mana tahun 2008 lalu, sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) yang mengaku keturunan eks warga Sendi, meminta Pemkab Mojokerto untuk mengembalikan Sendi menjadi sebuah desa.

"Ini sebenarnya bukan keinginan Pemkab. Yang jelas faktanya ada surat dari FPR, intinya, dia mempertanyakan surat yang diajukan dulu. Tim ini dibentuk karena ada surat itu," terangnya.

Namun, lanjut Adi, pihaknya tidak bisa serta merta menyetujui permintaan warga itu. Pihaknya mengaku masih akan mengkaji sejauh mana kelaikan Sendi untuk dijadikan sebuah desa. Kendati, Bupati MKP menyatakan akan menjadikan Sendi menjadi Desa Adat.

"Makanya saya tidak bisa dengan gampang menerima klaim salah satu pihak. Kalau kita hanya berdasarkan katanya dan sejarah, kita melanggar undang-undang. Kita negara hukum, kita harus lihat konteks dan aturan mainnya yang sekarang seperti apa," tutupnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini