Soal Pariwisata Halal, Indonesia Malah Kalah dari Singapura

Leonardus Selwyn Kangsaputra, Jurnalis · Rabu 26 Juni 2019 12:16 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 26 406 2071043 soal-pariwisata-halal-indonesia-malah-kalah-dari-singapura-At7F7JhXSd.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PEMERINTAH memang tengah mendorong perkembangan wisata halal di Indonesia. Setidaknya ada empat kategori utama yang menjadi fokus pemerintah dalam pariwisata halal di Indonesia, yakni meliputi restoran, hotel, biro perjalanan dan spa.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Travel and Tourism Competitiveness (TTCI) terdapat adanya pertumbuhan wisata mancanegara lebih dari 6 persen. Hal ini pun dibenarkan oleh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kemenpar, Sumaryadi.

“Ini adalah extendeed service, kami akan berbicara bagaimana cara melayani wisatawan. Setiap wisatawan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Indonesia memiliki tren mancanegara muslim yang tinggi sekali.

"Secara rata-rata data TTCI sekira lebih dari 6 persen untuk pertumbuhan wisata secara umum. Sementara untuk muslim travellers lebih dari 20 persen," terang Sumaryadi, dalam penyusunan Renstra Wisata Halal.

 Indonesia masih kalah dengan Thailand yang notebene bukan negara Islam.

Tentunya langkah penetapan wisata halal ini diambil untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak terkait mengenai payung hukum pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Apalagi, selama 2019 tercatat pertumbuhan positif dalam bidang wisata halal ditunjukkan dengan raihan peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 yang mengalahkan 130 negara berdestinasi halal lainnya.

Meski demikian Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan dalam hal jumlah wisatawan, Indonesia masih kalah dengan Thailand yang notebene bukan negara Islam, dan wisata halal di sana pun lebih berkembang.

Selain itu Indonesia juga kalah dengan negara tetangga, Singapura dalam hal menggaet kunjungan wisatawan muslim. Dalam kesempatan yang sama Menpar Arief pun menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

“Mengapa Thailand dan Singapura bisa lebih bagus? Karena mereka menggunakan hukum-hukum bisnis yang lazim yakni dengan menggunakan SDM terbaik dan termurah. Jadi jumlah wisatawan muslim yang ke Eropa lebih banyak ketimbang ke negara islam seperti Indonesia,” terang Menpar Arief.

Lebih lanjut, Menpar Arief juga menjelaskan kelemahan yang dimiliki Indonesia yang notabene merupakan negara islam dalam menggaet para wisatawan muslim. Menurutnya image negara muslim yang melekat pada Indonesia itulah yang membuat masyarakat seakan tidak memerlukan disertifikasi.

 negara muslim yang melekat pada Indonesia itulah yang membuat masyarakat seakan tidak memerlukan disertifikasi.

“Default kita muslim jadi merasa tidak perlu disertifikasi. Kelemahan pariwisata yang paling umum adalah akses. Seperti contohnya investasi Danau Toba sebesar Rp6 triliun. Dari segi wisata halal, Indonesia tidak bisa mengekpresikannya," jelas dia.

"Kelebihan kita adalah kelemahan kita. Mayoritas kita muslim sehingga berpikir untuk tidak mau disertifikasi. Biasa orang Indonesia disertifikasi suka marah, dan itu menjadi kelemahannya,” lanjutnya.

Tentunya masalah disertifikasi tidak akan berpengaruh pada wisatawan nusantara. Mereka tidak akan memiliki masalah ketika berada di kota maupun daerah tertentu. Namun lain halnya dengan wisatawan mancanegara. Mereka harus mengetahui sertifikasi suatu tempat wisata karena banyak dari mereka yang belum mengenal Indonesia sebelumnya.

“Beda dengan wisnus, dia berada di kota mana tidak masalah. Tapi kalau wisman harus ada sertifikasi karena kita tidak kenal dengan mereka. Renstra adalah roadmap semacam rencana induk pada 2019-2024," terang dia.

"Pertama kali kita memiliki sekaligus peluncuran pedoman wisata halal. Kita harapkan dengan adanya ini wisatawan yang masuk ke wisata halal semakin bagus,” tutupnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini