KOMISI IV DPR RI mendorong pengembangan kawasan pariwisata Taman Nasional (TN) Komodo untuk tidak mengorbankan komodo maupun masyarakat lokal yang telah ratusan tahun hidup berdampingan.
"Pengembangan bersifat investasi tidak boleh menggusur warga lokal dan tidak boleh memisahkan warga lokal dan komodonya, karena dia adalah saudara kembarnya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan akademisi dan masyarakat tentang pembangunan di TN Komodo, dipantau secara virtual kemarin.
Menurut Dedi, dari berbagai sudut pandang, orang lokal telah mengorbankan diri untuk hidup berdampingan dengan komodo.
Baca juga: 10 Alasan Kenapa Anda Harus Berkunjung ke Taman Nasional Komodo
Dengan status taman nasional, masyarakat lokal tidak melakukan eksploitasi dan hidup dengan berbagai batasan tidak bisa mengembangkan pertanian.
Hal itu berbeda dengan sifat dari investasi yang mengejar profit yang bisa diperoleh dari kawasan itu.
"Kalau keuntungannya sudah tidak ada, aspek ekonomi sudah tidak menjanjikan mereka juga akan pergi," terangnya.
Komentar senada disampaikan Prof Satyawan Pudyatmoko, guru besar bidang ilmu pengelolaan satwa liar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang turut hadir dalam RDPU tersebut.
