Begini Aturan Kunjungan Wisatawan di Gunung Kidul saat Berlakunya PPKM

Antara, Jurnalis · Sabtu 09 Januari 2021 06:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 08 406 2341310 begini-aturan-kunjungan-wisatawan-di-gunung-kidul-saat-berlakunya-ppkm-zYGhB7Fz8j.jpg Gunung Api Purba Nglanggeran di Kabupaten Gunung Kidul (Antara/Handoko)

PEMERINTAH Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 50 persen dari total kapasitas objek wisata. Hal ini dalam rangka Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran COVID-19.

Baca juga:  Periskop 2021: Staycation Pilihan Liburan Pas Selama Pandemi Covid-19

Bupati Gunung Kidul, Badingah mengatakan, aktivitas pariwisata tingkat kunjungan akan dibatasi hanya 50 persen per destinasi. Wisatawan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil nonreaktif rapid test antigen.

"Selanjutnya, kegiatan restoran untuk makan di tempat akan dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas. Begitu pula pusat perbelanjaan hingga toko berjejaring akan dibatasi waktu operasionalnya hanya sampai 18.00 WIB,” kata Badingah di Gunung Kidul, Jumat (8/1/2021).

 

“Hal ini sesuai instruksi pusat dan provinsi, aktivitas konstruksi tetap berjalan 100 persen namun dengan protokol kesehatan (prokes) penuh."

Ia mengatakan pembatasan sektor-sektor lainnya mengikuti instruksi gubernur seperti penutupan fasilitas umum (fasum) bagi publik. Namun dikecualikan bagi fasum untuk pemenuhan dasar warga, dengan pengaturan protokol kesehatan.

 Baca juga: 5 Spot Angkringan di Yogyakarta Ini Dijamin Bikin Kangen

Selanjutnya, seluruh tempat ibadah juga diimbau mengurangi kapasitas jemaah atau jemaat hingga 50 persen. Aktivitas pendidikan pun tetap dilakukan dengan metode jarak jauh atau daring.

"Kami harap semua pihak bisa mendukung dan menyosialisasikan program ini ke masyarakat," ujar Badingah.

Selanjutnya, aktivitas perkantoran dibagi jadi Work From Home (WFH) 50 persen dan Work From Office (WFO) 50 persen. "Hal ini juga dalam rangka mengantipasi penyebaran COVID-19 dari klaster perkantoran," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan, desa hingga pedukuhan.

Tujuannya untuk memastikan PSTKM bisa diterapkan sesuai prosedur. Adapun yang jadi fokus pengawasan adalah wilayah dengan jumlah kasus tinggi.

"Akan kami sosialisasikan baik secara virtual atau tatap muka untuk lebih meneguhkan aturan ini," kata Immawan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini