Sandiaga dan Angela Tanoe Sambangi KPK Bahas Pengelolaan Anggaran agar Tepat Sasaran

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 21 Januari 2021 12:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 21 406 2348295 sandiaga-dan-angela-tanoe-sambangi-kpk-bahas-pengelolaan-anggaran-agar-tepat-sasaran-jOeFgyG6e6.jpeg Menparekraf Sandiaga Uno (kanan) bersama wakilnya Angela Tanoesoedibjo (Okezone.com/Dewi Kurnia)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan wakilnya Angela Tanoesoedibjo terkait rencana kerja sama pengelolaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran.

Pertemuan berlangsung di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2021) sekitar pukul 10.30 WIB.

 Baca juga: Indonesia dan Singapura Berpeluang Terapkan Travel Bubble

Sandiaga Uno, Angela beserta jajarannya di Kemenparekraf diterima langsung oleh pimpinan KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. Hadir juga jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Kesekjenan.

"Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan di antaranya Menparekraf menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawalan KPK dalam pengelolaan anggaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati.

Sandiaga Uno, kata Ipi, juga menyampaikan harapannya KPK dapat terus mendampingi dan mengawal program Kemenparekraf pada 2021, sehubungan dengan rencana Kemenparekraf untuk melanjutkan dan memperluas bantuan tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran.

"Selain itu, Menparekraf juga menyampaikan harapannya untuk menjalin kerja sama pencegahan korupsi terkait penyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi dan peningkatan wawasan antikorupsi di lingkungan Kemenparekraf," kata Ipi.

Baca juga:  Menparekraf Sandiaga Uno Dijadwalkan Sambangi Kepri, Berikut Agendanya

KPK menyambut baik harapan dan permintaan Kemenparekraf untuk pencegahan korupsi. Beberapa masukan yang disampaikan dalam diskusi antara lain terkait akurasi database dan kriteria penerima bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"KPK meminta agar kedua hal tersebut menjadi perhatian serius untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan," ungkap Ipi.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini