Travel Bubble Jangan Sampai Picu Gelombang Covid-19 Lebih Besar

Kiswondari, Jurnalis · Kamis 28 Januari 2021 14:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 28 406 2352151 travel-bubble-jangan-sampai-picu-gelombang-covid-19-lebih-besar-S0jG8H4RSx.JPG Para penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (Foto: Reuters)

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menanggapi soal kebijakan travel bubble yang diwacanakan untuk menggenjot sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung mereda.

Secara garis besar, kata dia, travel bubble atau travel bridge adalah perjanjian di antara dua atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus Covid-19 untuk menciptakan koridor perjalanan secara bebas dan menghindari kewajiban karantina mandiri. Kebijakan ini sudah diterapkan di beberapa negara yang relatif bersih dari Covid-19.

“Akhir-akhir ini terdengar wacana penerapan travel bubble di Indonesia dengan beberapa negara. Terkait hal ini, saya tidak sepakat mengingat beberapa pertimbangan,” kata Hetifah kepada MNC Portal Indonesia belum lama ini.

Baca juga: Kemenparekraf Gelar Tur Virtual ke 10 Desa Wisata, Apa Saja?

Pertama, Hetifah menguraikan, Indonesia secara statistik Covid-19 belum cukup bersih untuk menerapkan travel bubble. Kedua, Menteri Luar Negeri (Menlu) sudah menerbitkan aturan yang secara jelas mengenai pembatasan kedatangan WNA, termasuk turis.

“Bahkan diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Dengan menerapkan travel bubble, akan menjadi inkosistensi dan menyebabkan kebingungan di masyarakat,” ujarnya.

Ketiga, menurut Hetifah, kebijakan travel bubble berpotensi menimbulkan gelombang Covid-19 lebih besar. Contohnya di Selandia Baru, setelah beberapa bulan bersih dari Covid-19, negara ini melaporkan kasus pertama akibat pelancong baru-baru ini kembali dari Australia.

Baca juga: Travel Bubble di Bali Masih Sebatas Wacana

Keempat, kata dia, berpotensi menimbulkan masalah baru, utamanya mobilisasi WNA dan WNI keluar dari daerah travel bubble. Contohnya, jika travel bubble jadi diterapkan di Singapura-Riau, bagaimana sistem dan aturan yang menjamin para pendatang tersebut tidak berpergian ke daerah lain di Indonesia.

“Utamanya menggunakan jalur darat dan jalur laut yang lebih sulit di-track. Lebih lanjut, Riau dapat menjadi pintu masuknya WNA secara ilegal,” imbuh politikus Partai Golkar itu.

Adapun mengenai upaya menggenjot pariwisata, Hetifah menilai, program Kemenparekraf sudah cukup bagus untuk menggairahkan pariwisata Tanah Air.

Hanya saja, salah satu yang menjadi tantangan pariwisata Indonesia sejak 2020 dan belum tahu sampai kapan ialah larangan masuknya WNA, termasuk wisatawan mancanegara.

“Solusi terbatasnya wisman (wisatawan mancanegara) adalah dengan fokus pada peningkatan wisatawan nusantara. Salah satu program yang sangat baik adalah desa wisata. Desa wisata berpotensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Misalnya, orang Balikpapan berlibur di sekitar Balikpapan saja, dan juga meminimalisir mobilisasi wisatawan, sehingga mengurangi penyebaran Covid,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini