Okupansi Hotel di Sulsel Hanya 25 Persen Selama Pandemi Covid-19

Antara, Jurnalis · Kamis 04 Februari 2021 11:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 04 406 2356104 okupansi-hotel-di-sulsel-hanya-25-persen-selama-pandemi-covid-19-HT0yByf1XN.JPG Seorang pengunjung dicek suhu tubuh sebelum masuk hotel di Makassar (Foto: Antara/Suriani Mappong)

KETUA Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Selatan (PHRI Sulsel), Anggiat Sinaga mengungkap bahwa tingkat hunian hotel sejak pandemi Covid-19 melanda pada 2020 lalu hanya sekitar 25 persen.

"Sepanjang pandemi hanya 20 sampai 25 persen hunian di hotel hingga saat ini, karena itu dana hibah dari Kemenparekraf sangat kami butuhkan untuk pemulihan," kata Anggiat, Rabu, 2 Februari 2021 kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut tentu membuat pengusaha hotel dan restoran terpuruk dan mustahil untuk tidak merumahkan sebagian karyawannya.

Baca juga: Okupansi Hotel di Bandung dan Puncak Capai 65% saat Libur Natal 2020

Namun, sebagian lagi memilih menggunakan sistem shift sehingga semua karyawan masih tetap dapat berkerja meski secara bergantian.

Ilustrasi Hotel

(Foto: Shutterstock)

Terkait dengan hal tersebut, untuk membantu memulihkan sektor pariwisata khususnya pelaku perhotelan dan restoran, Kemenparekraf memberikan dana stimulan yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hanya saja, hingga tahun beralih ke 2021, dana itu tak kunjung dicairkan padahal sudah ada di kas daerah penghujung 2020, sehingga pelaku hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sulsel mendatangi pihak DPRD Kota Makassar juga bertemu dengan Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Baca juga: Harapan PHRI ke Menparekraf Sandiaga Uno: Buka Ruang Diskusi

Dalam pertemuan tersebut dipaparkan jika pemasukan pajak hotel dan restoran ke kas negara pada 2019 atau sebelum pandemi lebih dari Rp180 miliar.

Karena itu, lanjut dia, dana hibah pariwisata sangat dibutuhkan lantaran okupansi hotel di Makassar sangat sepi di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengimbau agar persoalan tersebut dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebab, secara regulasi Kemenkeu yang memiliki kewenangan atas dana yang belum sempat dicairkan, namun sudah berpindah tahun anggaran.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini