PPKM Diperpanjang Lagi, Ratusan Hotel di Jawa Timur Setop Beroperasi

Avirista Midaada, Jurnalis · Senin 26 Juli 2021 12:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 26 406 2445912 ppkm-diperpanjang-lagi-ratusan-hotel-di-jawa-timur-setop-beroperasi-eqWCMgptVx.JPG Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

RATUSAN hotel dan restoran di Jawa Timur terpaksa menghentikan operasionalnya, imbas perpanjangan PPKM dengan istilah berbeda. Berbagai hotel dan restoran ini sudah alami paceklik sejak awal penerapan PPKM darurat pada 3 Juli 2021 lalu.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono menyebutkan, dari 780 sekian anggotanya, lebih dari 50 persen yang tak bisa beroperasi secara normal. Beberapa hotel besar baik di segala bintang di Jawa Timur pun terpaksa menutup operasional demi mencegah kerugian lebih banyak.

"Kalau anggota 780 sekian, sudah lebih dari 50 persen, sudah melaporkan untuk tidak bisa operasional dengan kondisi normal," kata Dwi Cahyono.

Langkah penutupan hotel ini, karena pelaku perhotelan biasanya tak lagi mempunyai tabungan dan aset lain yang menjadi pemasukan. Hal ini membuat langkah penutupan operasional hotel dipilih sebagai solusi instan di tengah ketiadaan pemasukan.

Baca juga: Bule Ini Sebut Bali Pulau Termurah, Modal 5 Dolar Bisa Ngapain Aja?

"Sebetulnya yang bisa bertahan dengan menjual aset, dengan mempunyai aset yang lainnya, untuk menutup operasional, itu yang masih bisa bertahan. Kalau tidak punya aset ya dia harus menjual hotelnya, dengan menutup," paparnya.

Ia khawatir bila perpanjangan PPKM darurat ini berdampak panjang terhadap sektor-sektor perekonomian lain, termasuk di antaranya hotel dan restoran di Jawa Timur.

"Tinggal nunggu saat saja Covid-19 ini, diikuti dengan perpanjangan PPKM level 3-4 ini, kira-kira sampai kapan, kira-kira 26 besok ini landai enggak, kalau itu masih terus tidak bisa turun ya mungkin akan lebih banyak lagi akan tutup, ada yang tutup permanen," terangnya.

Selain berharap tidak ada perpanjangan PPKM lagi di kemudian hari, pihaknya meminta pemerintah memberikan 'obat' perekonomian dengan memangkas besaran pajak hingga beban operasional lain, mulai dari pembayaran listrik dan iuran BPJS ketenagakerjaan.

"Kondisi gini ngeluarkan kebijakan, meniadakan pajak dahulu merelaksasi apa gitu, sampai kita katakan mau kasih penghargaan itu, sebagai contoh untuk kepala daerah yang lain. Itu yang kita upayakan paling tidak Agustus-September ini kita bisa selamat, tetap bisa operasional, itu sudah luar biasa betul," tandasnya.

Sebagai informasi, PPKM yang telah berlangsung pada 3-20 Juli 2021 diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Peningkatan kasus Covid-19 di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, menjadikan PPKM darurat awalnya diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Teranyar, Presiden kembali memperpanjang kebijakan yang dianggap para pelaku wisata sudah sangat menyengsarakan itu hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Namun pemerintah pusat memilih mengganti istilah namanya dari PPKM darurat menjadi PPKM level 3 dan 4 berdasarkan zona daerah penyebaran Covid-19.

Seluruh daerah di Pulau Jawa-Bali diputuskan menerapkan PPKM dengan nama level 3 dan 4, sedangkan total ada 15 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM darurat.

Apapun istilahnya, kebijakan PPKM ini telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan, mulai pelaku wisata, restoran, hotel, UKM, hingga pedagang kecil, lantaran dinilai sangat menyengsarakan rakyat. Bahkan belum lama ini, pelaku perhotelan di Garut, Jawa Barat sampai mengibarkan bendera putih pertanda mereka tak kuat lagi menjalani masa-masa paceklik selama PPKM berlaku.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini