Nestapa Pelaku Wisata Kudus, Jual Aset Pribadi demi Menutup Biaya Operasional

Antara, Jurnalis · Rabu 28 Juli 2021 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 28 406 2447084 nestapa-pelaku-wisata-kudus-jual-aset-pribadi-demi-menutup-biaya-operasional-QeL6YbtS8h.JPG Wisata Pijar Park, Kudus, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@me_taa24)

PELAKU pariwisata di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berhadap ada kebijakan dari pemerintah setempat agar memberikan kelonggaran untuk membuka objek wisata meskipun dengan pembatasan kapasitas pengunjung dan protokol kesehatan.

"Jika penutupan terus berlanjut tanpa ada solusi, maka mayoritas pelaku wisata akan terpuruk. Untuk itu, kami berharap ada kelonggaran sedikit maksimal pengunjungnya 30 persen pun kami terima," kata Direktur Pijar Park Kudus, Yusuf.

Ia mengakui sudah berupaya memenuhi biaya operasional setiap harinya dengan menjual beberapa aset pribadi. Namun, jika tidak ada solusi dan tetap ditutup tidak bisa berbuat banyak.

Penutupan objek wisata sendiri, imbuh dia, sudah berlangsung sejak 22 Mei 2021 atau lebih awal, sebelum diberlakukannya PPKM darurat.

Baca juga: Puluhan Hotel dan Restoran di Garut Kibarkan Bendera Putih, Ada Apa?

"Kami menantikan solusi terbaik dari Pemkab Kudus agar sektor wisata tetap berjalan, ketika PPKM level 4 kembali dilanjutkan," ujarnya.

Bahkan, imbuh dia, saat ini sudah menyatakan menyerah untuk terus melanjutkan pengelolaan objek wisata yang baru dirintis dengan nama baru tersebut.

Untuk itulah, dikibarkan bendera putih di dalam kawasan Pijar Park yang ada di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, serta di tepi jalan menuju kawasan wisata Colo.

Manajer Operasional Pijar Park Kudus Maskur menyebut aksi pengibaran bendera putih tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas kondisi saat ini karena tidak ada pemasukan sehingga para pelaku wisata terancam kolaps.

"Praktis selama dua bulan terakhir hanya resto yang buka. Itupun pengunjung tak seberapa. Dan penghasilan dari itu tak mampu menutupi biaya operasionalnya," ujarnya.

Selain terpaksa merumahkan sebagian karyawan, beberapa pedagang yang biasa berjualan di kawasan wisata juga tidak bisa berjualan.

Menanggapi permintaan pengelola wisata tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Budaya Kudus Mutrikah mengakui kebijakan PPKM level 4 Covid-19 yang di dalamnya ada aturan penutupan objek wisata merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Sehingga pemkab juga tidak bisa berbuat banyak, selain harus mengikuti kebijakan dari pusat tanpa bisa mengambil kebijakan sendiri.

Terkait bantuan bagi pelaku wisata, kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disnakerperinkop dan UKM untuk mengusulkan pelaku wisata hingga pedagang kaki lima di Kudus mendapatkan bantuan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini