Pagu Anggaran Dipotong Signifikan, Kemenparekraf Tetap Fight Pulihkan Pariwisata

Antara, Jurnalis · Rabu 25 Agustus 2021 14:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 25 406 2460660 pagu-anggaran-dipotong-signifikan-kemenparekraf-tetap-fight-pulihkan-pariwisata-hswlhwEixu.JPG Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Kemenparekraf)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan jumlah alokasi anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Sandiaga menerangkan bahwa pagu anggaran Kemenparekraf tahun 2021 telah mengalami realokasi dan refocusing sebanyak empat kali. Sehingga, pagu anggaran yang awalnya berjumlah Rp4.907.148.382.000 direalokasi hingga tersisa Rp2.880.366.582.000 atau 58,7 persen dari total pagu awal.

"Realokasi ini dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang ditetapkan pada 25 Februari 2021, 31 Mei 2021, 28 Juli 2021, dan 16 Agustus 2021. Total pagu anggaran yang mengalami realokasi dan refocusing adalah Rp2.026.781.800.000 atau sekitar 41,3 persen," ujar Sandi melalui dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, realokasi anggaran yang keempat kalinya dilaksanakan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor S-629/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV.

Baca juga: Sandiaga Uno Bangga dengan Jaket Kulit Buatan Garut, Kualitas Ekspor

Refocusing dan realokasi ini disebutkan mengakibatkan sejumlah pembatasan, pengurangan nilai kontrak, dan penundaan sejumlah kegiatan strategis.

"Pembatasannya antara lain adalah rapat/pertemuan offline di luar kantor, roadshow offline di dalam dan luar negeri, perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Serta penghentian honorarium 20 perwakilan pemasaran wisata Indonesia (VITO) di 14 negara," katanya.

Meski demikian, lanjutnya, sejumlah kegiatan strategis Kemenparekraf tetap dijalankan oleh setiap satuan kerja.

Di antaranya pelatihan dan pendampingan SDM pelaku ekonomi kreatif unggulan, Anugerah Desa Wisata Indonesia, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) bagi pelaku wisata, penyiapan bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata (BPUP), pemasaran desa wisata, reaktivasi industri pariwisata melalui pemberian stimulus pariwisata bagi masyarakat penerima vaksin, dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di media nasional.

"Kami juga melakukan penyusunan/pembuatan konten storytelling wisata minat khusus dan event, pendukungan kegiatan MICE nasional dan internasional di Jakarta, pendukungan pelaksanaan PON XX dan Perpanas (Pekan Paralimpiade Nasional) XVI di Papua, program Aksi Selaras Sinergi (Akselarasi), dan program-program lainnya," terang Sandi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menambahkan pihaknya juga melakukan beberapa langkah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam upaya pemulihan sektor parekraf Indonesia yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Beberapa program tersebut terkait akselerasi program vaksinasi di berbagai daerah, dukungan atau donasi alat kesehatan, dan reaktivasi usaha dengan optimalisasi penerapan aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi lainnya, serta pendukungan akomodasi bagi tenaga kesehatan dan tempat isolasi mandiri.

Baca juga: Sandiaga Uno: Sentra Vaksinasi "Sinergi Sehat" Hadirkan Inovasi Layanan Kependudukan

Menanggapi hal tersebut, Dede Yusuf selaku pimpinan rapat mendorong Kemenparekraf untuk mengoptimalkan pemanfaatan sisa pagu anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama. Juga, untuk menyusun narasi yang argumentatif terkait peran sektor parekraf sebagai sektor krusial yang menopang ekonomi nasional.

Dede menganggap penyusunan narasi ditujukan agar pada tahun anggaran 2022, alokasi anggaran Kemenparekraf tak mengalami pemotongan yang signifikan. Kemenparekraf juga diminta meningkatkan strategi perencanaan anggaran pada tahun-tahun yang akan datang dengan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini