Share

Pejabat Pulang Pelesiran dari Luar Negeri Boleh Karantina Mandiri, Asal Penuhi Syarat Ini

Riezky Maulana, Jurnalis · Kamis 16 Desember 2021 06:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 16 406 2517748 pejabat-pulang-pelesiran-dari-luar-negeri-boleh-karantina-mandiri-asal-penuhi-syarat-ini-WHDEqxetM3.JPG Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito (Foto: Satgas Covid-19)

PEMERINTAH melalui Satgas Penanganan Covid-19 menerbitkan aturan baru perjalanan internasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Di antara aturan tersebut memuat aturan soal kewajiban karantina bagi WNI maupun pelancong internasional yang beru pulang bepergian dari luar negeri.

Kebijakan ini otomatis menggantikan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap pelaku perjalanan internasional melakukan tes RT-PCR saat kedatangan, karantina 10x24 jam, dan tes ulang RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina.

"Perlu ditekankan bahwa pihak yang diizinkan untuk melakukan karantina di fasilitas mandiri ialah pejabat Indonesia setingkat eselon I ke atas yang baru saja menyelesaikan tugas kedinasan dan diskresi ini berlaku secara individual," kata Wiku dalam pernyataannya sebagaimana dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Selanjutnya, WNI dari 11 negara tempat transmisi komunitas varian Omicron diharuskan menjalani karantina 14 hari atau dua pekan.

Baca juga: Mau Naik Pesawat Saat Libur Nataru, Wajib PCR atau Cukup Antigen?

Infografis Traveling

Sementara pengecualian kewajiban karantina hanya berlaku bagi WNA dengan kriteria pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing serta rombongan yang melakukan kunjungan kenegaraan, delegasi negara-negara anggota G-20, skema TCA, orang terhormat atau orang terpandang.

“Pengecualian kewajiban karantina WNI dengan keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa dan membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal,” terang Juru Bicara Nasional Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.

Menurutnya, penentuan lokasi karantina di wilayah Jakarta dibagi dalam dua skema. Pertama, WNI (PMI, pelajar, mahasiswa yang telah menamatkan studinya di luar negeri, ASN yang melakukan perjalanan tugas) dilakukan di Wisma Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Pasar Rumput, dan Rusun Nagrak.

Ia menambahkan, karantina pelaku perjalanan dengan biaya mandiri dilakukan di lebih dari 105 hotel yang telah mendapatkan status CHSE dan berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19.

Ketentuan dispensasi pengurangan durasi karantina dan atau pelaksanaan karantina mandiri di kediaman masing-masing, dapat diberikan kepada WNI pejabat setingkat eselon I ke atas yang kembali dari perjalanan dinas di luar negeri.

“Pejabat yang tidak sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dan kembali ke Indonesia tidak dapat mengajukan dispensasi pengurangan durasi karantina atau pengajuan karantina mandiri dan harus melakukan karantina terpusat di hotel. Rombongan penyerta keperluan dinas, wajib melakukan karantina terpusat,” jelasnya.

Pengecualian dan dispensasi ini, sambung Wiku, hanya berlaku individual. Lalu, harus diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satgas Covid-19 dan berdasarkan evaluasi K/L terkait.

Infografis Kebiasaan Buruk Traveling

Hal tersebut kata Wiku, telah sejalan dengan pernyataan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Senin lalu.

Menurut dia, pengawasan tetap dilakukan saat WNI menjalani karantina mandiri. “Kami memberikan sejumlah syarat yang ketat seperti kewajiban pelaporan hasil RT-PCR pada hari ke-9 karantina dan memastikan pengawasan tetap dilakukan hingga masa akhir karantina," tuturnya.

Pihaknya lanjut Wiku, akan memastikan bahwa setiap pelanggar ketentuan karantina mandiri akan ditindak tegas. Di antara sanksinya ialah dengan mengembalikan lagi ke tempat karantina terpusat.

"Bila masih tidak kooperatif, berlaku sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan," tegas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini