Share

Pelanggar Prokes di Yogyakarta Bisa Didenda Rp50 Juta, Ini Aturannya

Kuntadi, Jurnalis · Kamis 17 Februari 2022 13:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 16 406 2547960 pelanggar-prokes-di-yogyakarta-bisa-didenda-rp50-juta-ini-aturannya-5n1TrVsSF5.jpg Ilustrasi traveling (dok. Freepik)

PEMERINTAH Daerah (Pemda) DIY telah memiliki Perda tentang Penanganan Covid-19. Masyarakat yang melanggar dan tidak menerapkan protokol kesehatan bisa dipidana dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta atau kurangan enam bulan penjara.

Ketua Pansus Perda Covid-19 DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan, perda ini merupakan inisiatif DPRD DIY.

Awalnya dalam perda ini sempat dihilangkan pasal yang mengatur tentang denda. Namun dari hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri aturan mengenai denda tetap diminta untuk dimasukkan.

 infografis

“Hasil evaluasi tetap ada sanksi administrasi, teguran sampai kerja sosial,” katanya.

Perda ini juga memberikan dasar penerapan sanksi yang lebih berat. Bagi individu dan lembaga yang melanggar beberapa kali bisa dikenaai sanksi pidana, denda Rp50 juta atau pidana kurangan enam bulan penjara.

“Tidak hanya individu dan lembaga, ini juga berlaku pada instansi atau perusahaan perusahaan yang melanggar prokes," kayanya.

Perda ini bukan untuk membebani masyarakat, namun lebih kepada upaya menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Penanganan Covid-19 perlu didukung dengan langkah konkret cepat dan terarah.

Perda ini juga mengatur mengenai upaya pencegahan, penanganan kesehatan, penyelidikan epideologi, pemulasaran dan pemakaman terkait Covid-19. Bahkan penanganan limbah medis juga diatur dalam perda ini hingga pengamanan jaring sosial.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmat mengatakan, perda ini akan menjadi dasar bagi institusinya dalam mengawal pelaksanaan protokol kesehatan. Pelanggaran yang bisa dikenai dengan pidana baik yang dilakukan perorangan maupun penyelenggara kegiatan maupun tempat usaha.

“Khusus untuk perorangan ada sejumlah sanksi seperti pembinaan, teguran lisan tertulis dan sosial. Sedangkan lembaga bisa dengan denda,” ujarnya.

Sanksi ini tidak bisa dilakukan secara serta merta. Namun ada tahapan, pembinaan dan penanganan sejak awal.

“Setelah diundangkan kami akan sosialisasikan dan laksanakannya,” ujarnya. (nia)

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini