Share

Pengembangan Wisata Hutan Bowosie, Jadikan Labuan Bajo Sebagai Destinasi Terintegrasi

Novie Fauziah, Jurnalis · Jum'at 04 Maret 2022 02:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 03 406 2555775 pengembangan-wisata-hutan-bowosie-jadikan-labuan-bajo-sebagai-destinasi-terintegrasi-AX0xOnSofX.jpeg

BADAN Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah bersiap mengembangkan empat zona pengembangan pariwisata di lahan seluas 400 hektar di Hutan Bowosie Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya pengembangan area itu untuk menghadirkan kawasan pariwisata berkelanjutan, berkualitas dan terintegrasi di Labuan Bajo.

Pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie Labuan Bajo ini, diperkirakan akan menyerap 10 ribu tenaga kerja. Perhitungan tersebut sesuai dengan hasil analisa BPOLBF, yakni didasarkan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan daya tarik wisata yang akan tersaji di kawasan seluas 400 hektar.

Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina mengatakan, nantinya tidak hanya kebutuhan SDM yang besar di kawasan tersebut. Akan tetapi juga kebutuhan supply hasil pertanian dan peternakan, hasil kerajinan tangan, juga atraksi budaya dan lainnya.


Lebih lanjut, kata dia, akan terjadi perputaran ekonomi di kawasan tersebut, hasil UMKM di Labuan Bajo akan terserap di kawasan tersebut itu.

“Tidak kalah pentingnya desa-desa di sekitar akan ditata dan dilibatkan, seperti kebutuhan SDM, supply logistik, produk kreatif, seni budaya, kebutuhan homestay, dan sebagainya” ujar Shana dalam keterangan resminya yang MNC Portal terima.

Shan mengatakan, pengembangan tersebut berdasar amanah Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 dengan penetapan pengelolaan dilakukan oleh Badan Pelaksana yang dibentuk pada tahun 2019, dimana didalamnya mengatur tentang perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat.

Menurutnya, paling sedikit 136 hektar akan diberikan Hak Pengelolaan kepada Badan Otorita, dan sisanya dikelola menggunakan skema izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PBPH-JL) sebagai wisata alam.

Ia menjelaskan, pengembangan kawasan ini akan dibagi dalam empat zona meliputi zona cultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district. Shana mengklaim, bahwa semua pembangunan ini akan mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan, dan menjadi komitmen BPOLBF dalam mengembangkan kawasan pariwisata berkualitas di hutan Bowosie.


“BPOLBF telah berkoordinasi dengan para ahli untuk bisa memanfaatkan dan juga menjalankan Perpres ini dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan terjaga dan dampaknya bisa dirasakan warga lokal. Di banyak wilayah Indonesia, pariwisata terbukti bisa melestarikan alam dan budaya, sekaligus meningkatkan perekonomian,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Destinasi BPOLBF Konstant Mardinandus Nandus menambahkan, dalam pengembangan kawasan otorita, pihaknya juga melakukan studi hidrogeologi terpadu dan analisis dampak lingkungan. Sehingga kemudian pihaknya bersama-sama bisa menjamin kelestarian mata air yang ada di kawasan itu jadi tetap terjaga, serta tidak akan mengganggu suplai untuk warga setempat.

Konstant melanjutkan, masuk dalam prinsip keberlanjutan lingkungan hidup, sebab itu rencana pembangunan ditetapkan koefisien dasar bangunan dan luas area terbangun sangat rendah di setiap zona, guna tetap mendukung fungsi ekologi kawasan hutan tersebut.

Adapun rincian persentase pengembangannya adalah sebagai berikut, zona budaya 6,51 persen dari 26 hektar dan 22,23 persen dari 88,73 hektar. Zona santai 5,13 persen dari 20,49 hektar dan 10,60 persen dari 42,32 hektar. Zona alam 22,36 persen dari 89,25 hektar. Zona petualangan 33,17 persen dari 132,43 hektar.

Konstant menjelaskan, rencana pembangunan ke kawasan akan dimulai pada bulan Maret 2022, dan akan dilanjutkan pembangunan dan penataan sarana prasarana pariwisata.

“Pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Penyerapan tenaga kerja dipastikan akan dimulai sejak awal pembangunan dikerjakan,” katanya.

Ditambahkan Kepala Desa Golo Bilas, Paulus Nurung mengatakan, adanya pengelolaan di kawasan Hutan Bowosie diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa mereka. Ia juga menginginkan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, termasuk warga desa lokal.

Ilustrasi

“Kami masyarakat desa menginginkan pariwisata bisa berimbas ke desa, tidak hanya datang ke Labuan Bajo, sewa kapal kunjungi hewan Komodo dan balik pulang. Ada lama tinggal di Labuan Bajo, berinteraksi dengan kami dan terjadi perputaran ekonomi disini. Hasil pertanian maupun peternakan kami bisa terserap,” tuturnya.

Sebagai informasi, BPOLBF telah menyelesaikan proses Amdal dan telah mendapatkan izin lingkungan hidup dari Pemkab Manggarai Barat Nomor DPMPTSP.503.660/018/VII/2021 Tanggal 29 Juni 2021.

Sedangkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2012 dan Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat juga telah menetapkan kawasan hutan Nggorang Bowosie seluas 400 Ha yang merupakan wilayah pengembangan BPOLBF sebagai kawasan hutan produksi/ kawasan pariwisata bukan sebagai kawasan lindung.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini