Share

Awas! Jangan Sembarangan Terbangkan Drone di Sekitar Sirkuit Mandalika, Bisa Dipidana

Antara, Jurnalis · Sabtu 19 Maret 2022 05:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 18 406 2563617 awas-jangan-sembarangan-terbangkan-drone-di-sekitar-sirkuit-mandalika-bisa-dipidana-FdpPFOBT1y.JPG Drone (Foto: Digital Trends)

ANGGOTA Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menurunkan paksa sebanyak 8 drone yang terbang liar tanpa izin penyelenggara ajang balap MotoGP (Pertamina Grand Prix Of Indonesia) 2022 di kawasan Sirkuit Mandalika (Pertamina Mandalika International Street Circuit).

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto menjelaskan, 18 drone itu merupakan hasil pengawasan tim pantau dalam dua hari menjelang balap MotoGP.

"Dua hari lalu, ada 11 drone yang diturunkan paksa, dan Kamis sebanyak tujuh drone," kata Artanto.

Penurunan paksa drone liar ini dilakukan personel khusus. Mereka melakukan pengawasan di setiap bukit yang berada di sekitar kawasan Sirkuit Mandalika. Pengawasan dilengkapi dengan alat pelacak drone.

Mandalika
(Foto: MNC Portal)

Dari areal perbukitan, katanya, personel ditugasi mengawasi segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran balap MotoGP pada 18-20 Maret 2022.

Langkah ini, kata Artanto, merupakan bagian dari hasil evaluasi pengamanan Tes Pramusim MotoGP pada 11-13 Februari 2022. Bahkan pada momentum tes pramusim yang berlangsung tiga hari tanpa penonton itu tercatat 30 drone liar diturunkan paksa.

Dengan alasan demikian, papar dia, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan pada ajang balap MotoGP 18-20 Maret 2022

Ia mengingatkan bahwa pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi pidana kepada siapapun yang tanpa izin menerbangkan drone di kawasan Sirkuit Mandalika.

Secara hukum, ujarnya, penerbangan drone di areal larangan atau wilayah terlarang, kawasan terbatas, dan kawasan bandara Udara harus mengikuti Undang-Undang RI Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37/2020, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2018.

Ancaman pidana terhadap pelanggar, ujarnya, diatur dalam Pasal 410 hingga Pasal 443 Undang-Undang RI Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini