Share

5 Negara Pendiri PBB dan Sejarah Singkat Hak Veto

Ahmad Haidir, Jurnalis · Sabtu 25 Juni 2022 05:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 24 408 2617325 5-negara-pendiri-pbb-dan-sejarah-singkat-hak-veto-Vahx3l5KQ2.JPG Kantor Pusat PBB di New York, AS (Foto: Shutterstock)

SEBAGIAN besar penduduk bumi tentu tak asing dengan keberadaan organisasi ‘United Nations’, yang jika dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB.

PBB adalah organisasi resmi yang menaungi seluruh negara merdeka dan berdaulat di dunia yang secara resmi berdiri pada 24 Oktober 1945.

Pembentukannya saat itu terinspirasi dari keinginan untuk adanya lembaga yang benar-benar dapat menciptakan perdamaian setelah bumi porak-poranda akibat Perang Dunia I dan II.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa PBB diprakarsai oleh 5 negara yang lantas dianggap sebagai pendiri organisasi yang punya markas utama di Kota New York itu. Mereka adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China dan Prancis.

Bendera PBB

Sejarah Hak Veto

Membahas mengenai 5 negara pendiri PBB tentu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Hak Veto dalam organisasi global tersebut yang sedikit banyak sudah menjadi sebuah rahasia umum dan dinamika politik dunia.

Gagasan PBB sendiri awalnya berasal dari 3 negara saja yakni Amerika Serikat, Inggris dan Rusia yang lantas menghasilkan Piagam Atlantik 1941, sebuah perjanjian yang digadang-gadang menjadi tonggak dari keberadaan organisasi global itu.

China dan Prancis menyusul kemudian, dimana terdapat 5 negara besar yang merumuskan landasan organisasi PBB seperti tujuan, struktur, fungsi dan sebagainya.

China yang menganut ideologi komunis menginginkan adanya konsensus atau sebuah prinsip bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan organisasi harus disetujui oleh seluruh pihak.

Amerika Serikat menterjemahkan hal itu dengan merumuskan sebuah hak istimewa bagi 5 negara pendiri PBB tersebut yang kemudian kita kenal sebagai Hak Veto.

Gagasan itu lantas diungkapkan dalam Konferensi San Fransisco yang berlangsung sepanjang 2 bulan yakni mulai 25 April hingga 26 Juni 1945, namun sempat menuai protes negara-negara anggota lainnya.

Menariknya, protes itu melahirkan peristiwa ‘legendaris’ dimana Senator Amerika Serikat bernama Conally yang hadir pada sidang itu merobek salinan Piagam PBB dan menyerukan kepada perwakilan delegasi negara-negara kecil bahwa jika tak ada hak veto, maka PBB tidak akan berdiri.

Pada akhirnya, hak veto sejatinya tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Piagam PBB, namun yang menjadi dalilnya adalah Pasal 27 piagam PBB yang berbunyi bahwa 'semua urusan prosedural Dewan Kemanan harus diputuskan besama-sama oleh lima anggota tetap'.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini