Share

Pemerintah Akan Batasi Wisatawan Taman Nasional Komodo

Ravie Wardani, Jurnalis · Senin 27 Juni 2022 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 27 406 2619072 pemerintah-akan-batasi-wisatawan-taman-nasional-komodo-uT6B0SgCOV.jpg Pemerintah akan batasi wisatawan TN Komodo (MPI/Ravie)

JAKARTA, MPI - Jumlah wisatawan di Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur, terus melonjak tiap tahunnya. Hal ini dinilai mengancam keberadaan dan kelestarian kawasan konservasi tersebut.

Menyoroti hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Program Penguatan Fungsi sebagai perwujudan komitmen dan upaya menjaga keutuhan nilai jasa ekosistem TN Komodo.

"Apabila tidak di-manage dengan baik akan memengaruhi outstanding universal value (OUV)," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Merujuk data KLHK, jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo meningkat pesat setiap tahunnya.

Pada 2016, wisatawan di Taman Nasional Komodo berjumlah 100 ribu. Sementara, pada 2019 meningkat menjadi 221 ribu.

infografis

Pemerintah pun membatasi jumlah wisatawan Nusa Tenggara Timur tahun ini menjadi 200 ribu pertahun.

Alue menegaskan pihaknya juga bakal menerapkan sistem digitalisasi bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo.

Sistem tersebut akan diuji coba mulai 1 Agustus 2022.

"Digitalisasi ini dilakukan untuk memesan tiket dan kita bisa mengatur berapa jumlah orang yang akan masuk," ungkap Alue.

Dilain pihak, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi Pulau Komodo, Pulau Pasar dan Kawasan Perairan Sekitaranya, Carolina Noge, mengungkapkan pihaknya bersama KLHK dan akademisi tengah meninjau terkait pelaksanaan pembatasan wisatawan Taman Nasional Komodo.

Pihaknya juga masih menghitung terkait biaya yang dibutuhkan bagi wisatawan untuk bisa mengunjungi Taman Nasional Komodo.

"Untuk biaya konservasi TN Komodo dari setiap adanya kunjungan berkisar antara Rp2,9 juta sampai Rp5,8 juta. Kita masih hitung berapa komponen biaya yang akan dibebani kepada setiap orang untuk biaya konservasi tersebut," jelas Carolina Noge.

Dalam kebijakan tersebut, KLHK dan pihak pemerintah provinsi telah membuat nota kesepahaman yang memuat sejumlah poin penting di dalamnya.

Adapun poin yang tertera diantaranya mengenai penguatan kelembagan, peningkatan kemampuan SDM, penguatan fungsi perlindungan dan pengamanan, peningkatan kapasitas masyarakat peduli api, peningkatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan wisata alam.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini