Share

Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,75 Juta Dinilai Tak Masuk Akal, Bagaimana Nasib Pelancong?

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 17 Juli 2022 06:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 17 406 2630902 tiket-masuk-taman-nasional-komodo-rp3-75-juta-dinilai-tak-masuk-akal-bagaimana-nasib-pelancong-tnZaV2W6cr.JPG Komodo di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, NTT (Foto: Instagram/@eniyawatisusanto)

PENETAPAN harga tiket masuk Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Rp3,75 juta per orang yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2022 turut menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema menolak menolak praktik komersialisasi di Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Menurutnya, pembatasan kuota pengunjung yang bertujuan menjaga konservasi dengan menekan dampak negatif pariwisata tidak boleh berujung pada upaya komersialisasi pariwisata oleh kelompok atau golongan tertentu.

“Pada prinsipnya saya menyetujui pembatasan pengunjung dalam kajian Daya Dukung Daya Tampung Wisata (DDDTW) yang dilakukan oleh para ahli. Namun, mengapa pembatasan pengunjung yang katanya dilakukan untuk menjaga konservasi malah menjadi ajang komersialisasi secara brutal? Ini kritik keras saya terhadap KLHK sebagai penjaga konservasi di Indonesia,” kata legislator yang akrab disapa Ansy Lema ini.

Dijelaskannya, hal utama yang patut dipertanyakan dalam studi Daya Dukung Daya Tampung Wisata (DDDTW) ialah merekomendasikan pembatasan, namun di saat bersamaan KLHK justru memberikan izin kepada PT Flobamor (BUMD) sebagai pengelola tunggal.

Infografis Labuan Bajo

"Tidak benar atas nama konservasi, lalu dijawab dengan mengenakan tarif masuk yang tinggi. Memangnya negara ini hanya milik yang bayar? Di mana letak keadilan sosial? Apalagi, jika kebijakan itu diberlakukan bagi wisatawan domestik yang notabene anak bangsa sendiri," kritiknya.

Agar dana bisa masuk secara optimal ke kas pemerintah daerah lanjut Ansy, maka penjualan tiket bisa dilakukan melalui platform digital atau e-commerce.

“Dana hasil penjualan tiket juga harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk pengelolaan wilayah konservasi demi keberlangsungan margasatwa di Pulau Komodo," kata dia.

Ansy menambahkan, pengenaan tarif terkait wildlife and nature tourism mestinya merujuk atau memiliki referensi terkait biaya tiket yang diberlakukan di wilayah/negara lain sebagai parameter untuk wisata sejenis.

Kejanggalan kebijakan ini menurutnya ada dua, pertama, pembatasan pengunjung tetapi membuka usulan paket wisata bernama Experimentalist Valuing Environment (EVE) ke Pulau Komodo.

"Mengapa tiba-tiba ada usulan paket wisata, padahal pemerintah ingin membatasi kuota pengunjung?" tanya Ansy.

Sedangkan kedua, terkait pengenaan beban biaya konservasi kepada masyarakat awam melalui kenaikan tarif. Menurut dia, biaya konservasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah orang yang mau berwisata.

“Di mana letak keadilan sosialnya? Seharusnya uang konservasi diambil pemerintah dari perusahaan yang melakukan perusakan alam, seperti perusahaan sawit, perusahaan batubara, korporasi tambang, dan sebagainya. Tarik pajak lebih banyak dari mereka dan kemudian disubsidi silang untuk biaya konservasi, bukan dari masyarakat Indonesia yang mau berwisata,” tuturnya.

Taman Nasional Komodo

(Foto: Instagram/@yesysinta)

Terakhir, dirinya mendesak KLHK untuk dapat melihat kebijakan terhadap Pulau Komodo dan Padar secara komprehensif, dengan membuat kebijakan dengan dasar dan pertimbangan ilmiah yang jelas.

"KLHK adalah penjaga konservasi. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menunggangi konservasi, padahal maksud tersembunyinya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis fantastis. Bicara konservasi kok ujungnya komersialisasi melalui monopoli bisnis?” katanya memungkasi.

Sebelumnya diwartakan, harga tiket terusan Taman Nasional Komodo menjadi Rp3,75 juta resmi diberlakukan pada 1 Agustus 2022 mendatang. Jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar pun ikut dibatasi, menjadi 290 ribu kunjungan per tahunnya.

Kepala Taman Nasional Komodo, Lukita Awang mengatakan, pembatasan tersebut karena untuk menjaga kelestarian dan adanya konservasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Lukita menjelaskan, akibat dari banyaknya wisatawan yang datang ke Taman Nasional Komodo, membuat spesies kadal terbesar di dunia itu mengalami perubahan perilaku. Misalnya, bobot badannya menjadi semakin besar dan bisa mencapai 100 kg.

"Catatan kita saat ini, berat komodo bisa mencapai 100 kg. Tapi normalnya hanya sampai 80 kg, karena ada perubahan-perubahan inilah kita dibentuk untuk membuat wisata alternatif. Kemudian pemberhentian memberikan makan kepada komodo (sembarangan), dan juga mengembangkan destinasi baru," katanya dalam Weekly Press Briefing Kemenparekraf secara virtual.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini