Sejarah Penghapusan Operasional Becak di Jakarta, dari 1936 hingga Kini : Okezone Travel

MENGULAS sejarah penghapusan operasional becak di Jakarta dari 1936 hingga kini. Becak memang salah satu transportasi umum khas di Indonesia. Becak di tiap daerah bahkan punya ciri khas masing-masing. Wisatawan mancanegara yang ke Indonesia suka naik becak untuk berkeliling kota.

Namun, operasional becak kadang mengalami hambatan akibat kebijakan yang tak berpihak mereka. Misalnya di Jakarta, sejak dulu ada beberapa aturan yang melarang operasional becak.

Berikut sejarah penghapusan operasional becak di Jakarta dari 1936 hingga kini.

1936 - 1972:

Pada 1936, becak mulai beroperasi di Jakarta. Selanjutnya perkembangan becak kian pesat hingga mencapai 3.900 unit dalam kurun waktu 7 tahun.

Selanjutnya pada 1951, jumlah becak di Jakarta semakin banyak diproduksi, yakni mencapai 25.000 unit. Dikemudikan oleh 75.000 orang dalam tiga shift. Lalu pada 1967, ketika DPRD-GR Jakarta mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang pola dasar serta rencana induk Jakarta 1965-1985 menyebutkan di antaranya adalah becak tidak diakui sebagai kendaraan angkutan umum.

Beralih ke tahun 1970. Gubernur DKI Ali Sadikin saat itu mengeluarkan instruksi, di mana pada masa jabatannya melarang produksi dan memasukkan becak ke Jakarta. Termasuk rayonisasi becak.

Pada tahun tersebut diketahui, jumlah becak diperkirakan sebanyak 150.000 unit yang dikemudikan 300.000 orang dalam dua shift. Dilanjutkan di tahun berikutnya, pemerintah daerah (Pemda) telah menetapkan sejumlah jalan protokol, dan jalan lintas ekonomi tidak boleh dilewati oleh becak.

Kemudian pada 1972, DPRD DKI mengesahkan Perda no. 4/1972. Di mana di dalamnya menyebutkan, terkait menetapkan becak, sama dengan oplet, bukan jenis kendaraan layak untuk Jakarta. Saat itu becak berkurang dari 160.000 menjadi 38.000 Unit.

1988 - 10 November 1999:

Memasuki tahun 1988, kala itu DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Dalam instruksi No 201/1988, memerintahkan para pejabat di lima wilayah kota supaya melakukan penyuluhan terhadap pera pengusaha, serta pengemudi becak dalam rangka penertiban kendaraan tersebut di jalanan.

Hingga pada sampai penghapusan seluruh becak dari Jakarta. Ketika itu becak tercatat hanya ada sekitar 22.856 unit. Kemudian memasuki era 1990 Pemda DKI memutuskan, bahwa becak harus dihilangkan dari Jakarta. Selama 20 tahun lamanya dirasa cukup untuk membiarkan becak tetap ada di jalanan, di mana selama ini dianggap sebagai tenggang rasa dari Pemda DKI.

Kemudian pada awal tahun 1990, becak yang masih tersisa di Jakarta tercatat sekitar 6.289 unit. Saat itu becak dilarang beroperasi di Ibu Kota sejak April di tahun yang sama, lalu ditetapkan melalui Perda No 11/1988.

Memasuki 24 Juni 1998, Gubernur DKI Sutiyoso menyatakan, becak dibolehkan beroperasi kembali di Ibu Kota. Sebab pada tahun tersebut Indonesia tengah dilanda krisis, sehingga becak dianggap sebagai salah satu transportasi yang cukup bersahabat untuk masyarakat.

Akan tetapi apabila situasi dan kondisi ekonomi sudah pulih kembali, maka larangan becak beroperasi di kawasan hukum Ibu Kota diberlakukan lagi.

Pada 25 Juni 1998, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menginstruksikan kepada Wali Kota se-DKI Jakarta, agar membina kehadiran becak selama resesi ekonomi, yakni dengan cara memberi tempat operasi agar nantinya tidak mengganggu ketertiban umum.

Lokasi beroperasinya becak yang diperbolehkan hanya di sekitar jalan-jalan lingkungan yang tidak dijangkau oleh kendaraan bermotor, dan roda empat. Pada 29 Juni 1998, izin yang diberikan oleh Gubernur Sutiyoso yang memperbolehkan beroperasinya becak sebagai angkutan umum di Jakarta, kembali ditarik.

Oleh karena itu, becak dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Meski usia izin lisan tersebut hanya sempat berlaku tujuh hari saja. Namun jumlah becak yang masuk ke Jakarta sudah mencapai sekitar 1.500 unit.

ilustrasi

Pada 10 Maret 1999, sedikitnya 800 pengayuh becak dengan mengendarai 400 becak mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Mereka ingin bertemu Gubernur Sutiyoso, yakni untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan supaya becak diperbolehkan beroperasi lagi di kawasan permukiman, serta jalan non-protokol IbuKota.

Di samping itu, para pengemudi becak ini juga meminta Pasal 18 Peraturan Daerah (Perda) No 18/1998 tentang pelarangan becak di Jakarta diubah.

Selanjutnya pada 15 April 1999, Pemda DKI Jakarta menolak untuk mengubah Perda DKI No 11/1988, yaitu tentang pelarangan becak beroperasi di Ibu Kota. Lalu Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat itu tetap menawarkan alih profesi para pengemudi becak, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Pada 9 November 1999, ada sekitar 5.000 pengayuh becak yang dipimpin Ketua Konsorsium Kemiskinan Kota, melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD DKI. Mereka menuntut Perda No 11/1998 untuk segera dicabut. Dan akhirnya permintaan itu dikabulkan.

10 November 1999, becak masih tetap dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Ini disebabkan Peraturan Daerah (Perda) No 11/1998 masih berlaku. Merujuk pada pasal 18 Perda No 11/1998 adanya larangan orang atau badan membuat, menjual dan mengoperasikan becak di wilayah IbuKota.

Singkat cerita, pada 2012-2017 Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut dipimpin Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat tetap mengikuti aturan yang berlaku. Yaitu melarang becak beroperasi di Jakarta.

Pada 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kembali ingin menghidupkan becak di wilayah Jakarta. Salah satu strategi yang dibuatnya adalah dengan membuat rute khusus yang dapat dilalui becak.

Sebelumnya

Selanjutnya