Share

Pemerintah Awasi Kegiatan Hotel di Kebayoran Lama, Ada Apa?

Antara, Jurnalis · Jum'at 05 Agustus 2022 05:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 04 406 2641743 pemerintah-awasi-kegiatan-hotel-di-kebayoran-lama-ada-apa-C0AXQACEZe.JPG Ilustrasi (Foto: iStock)

DINAS Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta mengawasi kegiatan sejumlah hotel di kawasan Kebayoran Lama, menyusul terbongkarnya aksi tari erotis sejumlah pria di salah satu hotel di daerah itu, pada Rabu, 27 Juli 2022 malam.

"Surat pengawasan dan pengendalian dari dinas sudah turun, mereka melakukan pengawasan di sana beberapa waktu lalu," kata Kepala Seksi Industri Sudin Parekraf Jakarta Selatan, Wahyono, mengutip Antara.

Dikatakannya, tim pengawas Dinas Parekraf yang terjun ke lapangan pada Kamis, 28 Juli 2022 diketuai oleh Endang K. Wijaya bersama jajarannya.

Langkah pengawasan tersebut terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait video pria bertelanjang dada dan menari erotis dan sudah tersebar di berbagai media sosial.

Dinas Parekraf melakukan pembinaan terhadap usaha sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2018. Pengelola usaha juga diminta untuk membuat surat pernyataan untuk bersedia diberikan pembinaan.

Selain itu, Dinas Parekraf mengimbau kepada pemilik usaha untuk mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku.

Wahyono menegaskan jika hotel kawasan Kebayoran Lama tersebut memiliki izin operasional dari online single submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. "Izin tetap usaha pariwisata ada dari OSS," katanya.

Hingga kini, Dinas Parekraf maupun Suku Dinas Parekraf Jakarta Selatan masih dalam tahap pengawasan karena tidak ditemukan pelanggaran apa pun.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Belum ada izin

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Erwin Yudhana mengatakan pihaknya belum pernah menerbitkan izin apapun dari hotel tersebut.

Namun, dirinya mengatakan, pemilik usaha hotel tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mendaftar ke PTSP wilayah jika sudah memiliki izin OSS yang disiapkan Kementerian Investasi/BKPM.

"Setelah izin usaha beralih diterbitkan melalui OSS (Kementerian Investasi), PTSP kecamatan tidak punya data terkait perizinan OSS yang dimiliki hotel tersebut," ujar Erwin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini