WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo meminta semua pihak terutama lembaga keuangan mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang memberi harapan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit.
Hal ini disampaikan Angela Tanoesoedibjo saat beraudiensi dengan para pemimpin redaksi media di bawah naungan MNC Group di Ruang A1 Lantai 3, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
Angela Tanoe yang didampingi beberapa deputi Kemenparekraf turut mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
 BACA JUGA:Sambangi MNC, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan ini juga mengatur terkait pelaku ekonomi kreatif mematenkan Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property. Hak Kekayaan Intelektual bisa dijadikan jaminan untuk mengurus pembiayaan dari lembaga keuangan.
PP ini juga mengatur pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Â
Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tapi juga menyasar semua pemangku kepentingan di kementerian meupun lembaga keuangan baik bank atau non bank.
 BACA JUGA:Pariwisata Sektor Multiplier Effect, Angela Tanoesoedibjo : Bisa Sejahterakan Masyarakat Luas
“Sosialisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan awareness masyarakat, dan Animo terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Tetapi sosialisasi kepada semua stakeholders, termasuk rekan-rekan kami di kementerian lain maupun lembaga keuangan bank dan non bank. Serta seluruh stakeholder yang terdiri dari industri dan masyarakat umum,” ujar Wamenparekraf.
“Sebagai kementerian teknis adalah agar peraturan-peraturan lain yang masih perlu dirapikan dan bisa didorong. Dalam hal ini tentunya butuh dukungan dari kelembagaan termasuk lembaga finansial, untuk bisa turut mendukung PP ini sehingga bisa terealisasi dengan baik,” harap Angela.
Follow Berita Okezone di Google News
